toni dermawan y

Pengalihan Subsidi BBM

Posted by toni - 01/06/08 at 12:06:39 pm

Ketika Pemerintah dengan bermacam alasan (baik yang diterima maupun tidak diterima) untuk menaikkan BBM. Menurut saya, salah satu yang memang dirasa masuk akal adalah penggunaan BBM bersubisidi yang dirasakan oleh sebagian orang kaya, orang miskin kurang merasakan langsung penggunaan BBM bersubisidi. Menurut seminar yang saya dapatkan ketika hari Sabtu(31 Mei 2008), ada dua subisidi yang bisa diberikan oleh pemerintah yaitu subisidi harga atau komoditas dan subisidi target (Sistem Jaminan Sosial, misalkan BLT, Askeskin, dll). Memang terasa memberatkan sebagian masyarakat Indonesia akibat dinaikkannya harga BBM, minyak tanah. Namun kalau tidak dinaikkan pun adanya opportunity cost (pemanfaatan untuk hal lain) seperti penyelundupan BBM yang dilakukan oleh sebagian orang Indonesia, hal yang penting yang dapat diangkat adalah kejujuran bangsa kita yang sudah semakin menurun. Menariknya kejujuran ini sudah menjadi barang langka, karena orang berpikir berbuat tidak jujur saja sudah susah apalagi berbuat jujur (ada anggapan yang salah di masyarakat kita). Saya sendiri saya akui masih agak terasa sulit untuk berbuat jujur, tetapi saya berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya, melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, namun saya terhalang tembok yang besar yaitu lingkungan yang tidak lagi mendukung kejujuran. Lingkungan yang tidak lagi peduli akan nilai-nilai kejujuran.

Saya akan membahas mengenai Sistem Jaminan Sosial (SJS) , dimana pemerintah sudah membuat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BLT atau Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk SJS yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut okezone, ada lima kelemahan program BLT ini salah satunya adanya validasi data penerima BLT yang dikarenakan administrasi yang tidak baik, seandainya saja sudah dibuat dalam sistem informasi yang baik, data akan dikumpulkan dalam satu database melalui Internet, sayangnya di Indonesia KTP untuk satu orang bisa lebih dari dua. Tidak seperti di Amerika yang hanya menggunakan satu id yaitu SSN (Social Security Number).

Di Amerika menurut Pak Bambang (pembicara seminar yang saya ikuti), teman Pak Bambang beserta istri yang sedang hamil ingin melahirkan di Amerika padahal biaya melahirkan di Amerika sangat mahal, apalagi teman Pak Bambang yang kuliahnya saja dengan beasiswa. Terus teman Pak Bambang tinggal melapor ke dinas sosial di sana, dan menunjukkan bukti bahwa dia orang miskin (sampe nunjukkin buku tabungan dengan saldo sedikit dan dompet yang kosong) akhirnya dia bisa dapet tunjangan bagi istrinya untuk melahirkan, biaya susu, bahkan biaya pendidikan.

Lain cerita, ketika Pak Bambang pergi ke Australia, di sana orang yang menganggur dapat uang (waah enak dong?) tetapi setiap hari kita harus melapor ke dinas sosial bahwa kita pada hari itu melamar pekerjaan dan menguraikan alasan kenapa menolak pekerjaan. Nah kan bosen tuh lapor tiap hari akhirnya sang pengangguran itu mau nggak mau harus kerja juga.

Dari dua cerita di atas pengelolaan SJS yang baik akan menentukan tingkat kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat yang tidak mampu, namun di Indonesia banyak sekali SJS yang kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah seperti BLT atau askeskin. Ayo benahi sistematika administrasi pengelolaan pemerintah seandainya teman-teman (mahasiswa-red) nanti masuk jajaran pemerintahan (terutama bagi mahasiswa ataupun mahasiswi) baik pusat maupun daerah. Jangan sampai hanya aksi saja melawan kebijakan pemerintah tetapi setelah masuk ke pemerintahan, tidak lagi memikirkan rakyatnya. Artinya tidak ada gunanya ikut aksi tanpa ada tindak lanjut setelah masuk ke jajaran pemerintahan.

Bagaimana menurut temen-temen mengenai SJS di Indonesia?

June 1, 2008 | In Opini |